rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Ustadz Munzir Cemooh Gus Dur sebagai "Wali Syetan", GP Ansor Meradang

Jumat, 25 Agustus 2017 | 16:18 WIB

⁠⁠⁠RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Warga NU se-antero tanah air kembali meradang oleh video kontroversial yang menyebut Alm. KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai ‘Wali Syetan’ sebagaimana yang diunggah di channel Youtube.com oleh Dardiri Zunaedi Joned A.

Dalam video berdurasi empat menit tersebut, pria yang disebut sebagai Ust. Munzir Situmorang menyebut Gus Dur sebagai ‘Wali Syetan’ dalam ceramah yang dilakukannya di Masjid Assalam Jakapermai, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Sekretaris GP Ansor Kota Bekasi, Hasan Muhtar menegaskan pihaknya tidak bisa mentolerir penghinaan yang dilakukan oleh Munzir Situmorang terhadap Gus Dur.

Selain sebagai Ulama Besar NU, Gus Dur yang juga pernah menjadi orang nomor satu di republik ini, sudah sepantasnya dihormati.

“Kita sudah mendatangi lokasi dimana Munzir Situmorang berdakwah. Menurut keterangan DKM Assalam, memang benar dulu Munzir pernah ceramah dan menyebut Gus Dur sebagai Wali Syetan dan DKM mengunggahnya di Youtube pada tahun 2015 lalu,” ungkap Hasan, Jumat (25/08/2017).

Selain mengecam tindakan yang melukai perasaan warga Nahdiyin, GP Ansor juga mendesak agar Pemerintah Kota Bekasi memantau Masjid-Masjid yang kerap digunakan oleh kelompok tertentu untuk menyebarluaskan hasutan dan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu.

“Ini harus jadi pelajaran bagi pemerintah agar melek terhadap persoalan yang bisa mengundang perpecahan antar umat beragama. Ujaran kebencian sangat tidak bisa dimaafkan sebab sama seperti fitnah yang menyebar, ini akan terus berlarut-larut. Pemerintah harus ambil sikap,” ujar Hasan.

NU menurut Hasan, baik secara struktural maupun kultural tidak pernah mengajarkan umatnya untuk membenci sesama umat manusia terutama sesama muslim. Namun berulang kali kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab menghardik dan menghina NU dan tokohnya.

Sebagai generasi muda NU, Ansor memberikan kepercayaan terhadap pemerintah dan pihak kepolisian untuk mengusut penghinaan ini sesuai dengan KUHP Pasal 310, Jo 311, Jo UU ITE Pasal 27, Jo Pasal 28.

Namun bila tidak ada respon yang baik, maka pihaknya tidak bertanggungjawab terhadap konflik yang terjadi. (lam/tian)


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi,
Editor : Sulistyo Adhi

twitter

© 2015 Rakyatbekasi.com. All Rights Reserved. | Info Iklan - Redaksi - Tentang rakyatbekasi.com