rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Dugaan Sulap Perizinan Apartemen Riverdale, Tragedi Meikarta Jilid II Bakal Terulang?

Selasa, 23 Juni 2020 | 17:48 WIB

RAKYATBEKASI.COM, Kabupaten Bekasi - Rencana pembangunan apartemen Riverdale yang berlokasi di zona industri, Kalijaya, Cikarang Barat mengundang kritikan dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Bekasi.

Salah satunya berasal dari Abad Andullah, SE, yang merupakan Ketua DPD Lembaga Kordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia ( L-KPK PAN RI ) Kabupaten Bekasi yang secara tegas menuding pihak pengembang Apartemen Riverdale telah melanggar peruntukan dan Perda Tata Ruang.

Terlebih kata Abad dugaan "permainan ijin" yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait Apartemen Riverdale, semua diduga cacat hukum berdasarkan Perda No.12 Tahun 2011 dan jelas lokasi pembangunan Apartemen tersebut pada Zona Industri. Atas dugaan kuat tersebut, Abad mendesak agar dinas terkait bertanggung jawab.

"Kami pun sudah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung guna ditindak lebih lanjut. Akankah peristiwa gratifikasi Meikarta episode kedua ini bakal terjadi?" tanya Abad mengingat peristiwa gratifikasi Meikarta yang menyeret Mantan Bupati Neneng Hasanah Yasin sepertinya tak memberi efek jera bagi oknum ASN.

[Sekretaris DPC PPP Kota Bekasi Tersandung Video Porno Aksi, Evaluasi Sholihin Menanti?]

Abad juga meminta kepada aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung untuk segera memanggil pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai dengan laporan pihaknya yang bernomor; DPD L-KPK PAN RI tertanggal 11/6/2020.

"Karena jelas mereka diduga melanggar UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mana sanksinya pidana kurungan 5 tahun dan denda 500 juta rupiah," tegas Abad.

Sementara saat dikonfirmasi Humas Apartemen Riverdale, Rahmat mengaku permasalahan rencana pembangunan apartemen riverdale tidak menyalahi peruntukan lahan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi.

"Lahan yang kami akan bangun itu termasuk zona kuning dan itu tak masalah untuk dibangun apartemen
dan perkantoran," ungkap Rahmat.

Jadi menurut Rahmat adanya pemberitaan jika perusahaannya melanggar peruntukan ditegaskan sekali itu tidak benar. "Proses perizinannya sudah berjalan dan tidak mungkin mendapat rekom jika kami melanggar," pungkasnya. (tian)


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber