rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Humas PDAM Tirta Patriot: Permendagri No 2/2007 Tidak Berlaku, Laporan Ombudsman RI dan Kemendagri Menanti

Senin, 11 Mei 2020 | 15:22 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Kasubag Humas PDAM Tirta Patriot Endar Hifdzuddin Maemunandar angkat bicara untuk menanggapi tudingan sejumlah pihak mengenai dugaan rekruitmen pegawai yang yang dilakukan pihaknya tanpa melalui seleksi.

Tak hanya itu, Endar bahkan secara mengejutkan menyebut bahwa Permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak berlaku lagi.

"Setelah UU SDA nomor 7/2004 itu dibatalkan, dan UU Pengairan nomor 11/1974 berlaku lagi. Artinya produk turunan dari UU SDA nomor 7/2004 gak berlaku juga, Permendagri nomor 2/2007 merupakan produk hukum turunan. Sesuai keputusan MK No. 85/PUU-XI/2013," ujar Kasubag Humas PDAM Tirta Patriot Endar Hifdzuddin Maemunandar seperti dilansir oleh dejabar.id, Senin (11/05).

Dengan arogan, pria yang baru tiga bulan menjabat Kasubag Humas ini mencibir awak media agar jangan pasang terus Permendagri nomor 2/2007 sebagai acuan. Namun pahami juga Peraturan Pemerintah nomor 122/2015 tentang SPAM, kemudian SE Mendagri 690/477/SJ tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017.

[Solihat Bantah Tambah Pegawai, 2018 Beban Gaji PDAM Tirta Patriot Bengkak Rp536.707.244,-]

"Coba cari dasar hukum lain bahwa PDAM Tirta Patriot salah terkait jumlah Direksi, jumlah ideal pegawai. Dasar informasi bahwa pegawai masuk gak ditest, bahwa pegawai titipan, dan sekarang parameter terancam bangkrut kenapa?, Kalo nyajikan data itu jangan cuman setahun, biar lebih keren datanya ya," ucapnya menantang.

[Setoran PAD Kecil, Solihat Didesak Rampingkan Pegawai PDAM Tirta Patriot yang "Over Load"]

Sementara itu terpisah, Sekretaris Rumah Aspirasi Azka Zine mempertanyakan kapabilitas Kasubag Humas PDAM Tirta Patriot yang menurutnya kurang melakukan kajian terkait acuan pemberlakuan Permendagri nomor 2 tahun 2007.

"Saya heran seorang Kasubag Humas PDAM Tirta Patriot berani menyatakan bahwa Permendagri nomor 2 tahun 2007 tidak berlaku lagi. Sebagai seorang Kasubag Humas, seharusnya dia lebih "cerdas" menyajikan dan membaca peraturan, terkait mekanisme perekrutan pegawai yang tertuang di dalam permendagri nomor 1 thn 1998," beber Azka.

"Sekedar nambahin bahan bacaan untuk Kasubag Humas PDAM Tirta Patriot biar lebih paripurna, bahwa peraturan yang otomatis tidak berlaku setelah dibatalkannya UU SDA nomor 7/2004 sebagai produk turunan adalah PP nomor 16/2005, PP nomor 20/2006, PP nomor 42 dan 43/2008, PP nomor 38/2011, PP nomor 73/2013 dan PP nomor 69/2014," terangnya.

Lebih lanjut Azka mengatakan bahwa pihaknya tetap akan melaporkan dugaan rekruitmen pegawai tanpa proses seleksi yang dilakukan PDAM Tirta Patriot Ke Ombudsman RI Perwakilan cabang Jakarta Raya.

[Direktur CBA Desak BPK dan KPK Telusuri Kenaikan Beban Pegawai PDAM Tirta Patriot 2018]

"Kami akan segera melaporkan ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi rekruitmen pegawai PDAM Tirta Patriot," tegas Azka.

"Selain itu kami juga akan melayangkan surat ke Kemendagri terkait pernyataan Kasubag Humas PDAM Tirta Patriot yang menyatakan bahwa Permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak berlaku lagi, padahal Permendagri nomor 2 tahun 2007 adalah perubahan dari Permendagri nomor 7 tahun 1998. Sepertinya Kasubag Humas PDAM Tirta Patriot kurang memahami dan harus banyak belajar lagi," tutup Azka. (tian)


Kategori : Bekasi, Bisnis ekonomi,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber