rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Pelayanan Bobrok, Ketua Komisi I Rekomendasikan Copot Kepala Disdukcapil Kota Bekasi

Rabu, 18 Maret 2020 | 16:22 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI – Komisi I DPRD Kota Bekasi melakukan inspeksi mendadak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Sejumlah masyarakat pun mengeluh, tentang pelayanan administrasi kependudukan yang dinilai berantakan.

Hal ini terbukti, ketika rombongan anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi menanyakan kepada salah satu warga yang sedang mengantri untuk mengurus dokumen kependudukan tentang pelayanan yang tersedia di Disdukcapil.

“Saya mau ngurus BPJS untuk anak saya yang sedang dirawat saat ini, tapi pihak BPJS bilang NIK anak saya di Kartu Keluarga tidak terdaftar, padahal ini sedang butuh banget,” kata salah satu warga yang mengaku tinggal di wilayah Kecamatan Jatiasih.

Sementara salah satu warga di wilayah Bekasi Utara yang juga melakukan kepengurusan kependudukan di kantor Disdukcapil Kota Bekasi, juga menanyakan e-ktp yang belum jadi selama dua tahun.

“Waktu itu kan katanya disuruh nunggu di rumah, nah cuma sampai sekarang engga jadi-jadi dari tahun 2018. Tadinya mau ngurus di Kecamatan, tapi disana tutup dan diarahkan kesini.” keluhnya.

Dalam sidak, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rojak sempat berang kepada petugas yang tidak sigap menunggu di depan pintu masuk. Pasalnya, warga mengantri penuh tanpa ada pembatas di tengah merebaknya Corona Virus Disease (COVID-19).

“Coba lihat itu, mana ini petugas? Ini warga dibiarkan ramai di depan tapi tidak ada batasan jaga jarak satu sama lain. Pemerintah sudah jelas mengeluarkan surat ederan pencegahan penyebaran Covid-19, tapi ini tidak ada langkah-langkah proteksi,” cetusnya.

Politisi Partai Demokrat ini, menyayangkan kondisi yang terjadi di Disdukcapil Kota Bekasi, yang tidak mengindahkan peraturan pencegahan penyebaran Covid-19 dari Wali Kota Bekasi.

“Tadi temen-temen bisa lihat sendiri, bagaimana kondisi disana, terjadinya penumpukan orang yang melakukan pembuatan administrasi kependudukan. Tidak ada petugas yang mengarahkan, sehingga orang bejubel di depan. Saya sangat prihatin dan kami Komisi I DPRD Kota Bekasi akan merekomendasikan untuk mencopot Kepala Dinas Dukcapil Kota Bekasi. Ini sangat bobrok,” pungkasnya.

Berbeda halnya, ketika sidak dilanjitkan ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berjarak hanya sekitar 100 meter dari kantor Disdukcapil Kota Bekasi.

Kondisi DPMPTSP terlihat sepi, lantaran pelayanan untuk sementara waktu dilakukan secara online hingga akhir Maret 2020.

“Kita mulai hari ini menghentikan untuk pelayanan tatap muka atau datang ke kantor, namun tetap berjalan melalui online. Tapi kalau ada masyarakat yang datang, tetap kita layanin, namun kita arahkan untuk ke online sampai akhir Maret 2020,” ujar Kepala DPMPTSP Kota Bekasi, Lintong Ambarita singkat. (tian)


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber