rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Lockdown atau Social Distance, Momentum Revisi Nasionalisme?

Rabu, 18 Maret 2020 | 10:09 WIB

Oleh: Yusuf Blegur [Pemerhati dan Pegiat Sosial]

Meski akhirnya sang presiden memutuskan kebijakan menjaga jarak dalam interaksi sosial sebagai salah satu penanganan Wabah pandemik (Covid-19). Namun terlihat betapa lambat dan tidak siapnya pemerintah mengantisipasi gelala virus yang mendunia itu.

Diawal, respon terhadap perkembangan penyakit menular dan mematikan yang episentrumnya di Kota Wuhan China, disikapi terkesan santai dan cenderung abai. Entah mungkin karena negara "pengekspor virus vorona" memiliki investasi besar dan pemberi hutang yang banyak. Indonesia menjadi tak terusik, setidaknya lebih halus tidak menyebut tidak peduli.

Saat negara lain membatasi, pemerintah justru merasa tidak ada masalah dengan keluar masuknya warga China ke Indonesia. Baik bisnis, wisata, TKA maupun urusan legal dan ilegal lainnya. Seperti "ewuh pakewuh" dan sungkannya sang pembantu ketika menyaksikan ada yang salah pada tingkah sang majikan.

Pemerintah mulai tersentak ketika Wabah ini meluas ke beberapa negara di belahan dunia dan korban mulai berjatuhan. Itupun masih disikapi dengan sikap pongah dan jumawa, bahwa kita sulit ditembus dan kebal terhadap virus itu. Lebih ironis lagi, banyak pejabat berseloroh dan menjadikannya bahan olok-olokan, diantaranya dengan mengatakan seorang menteri bebas Corona karena makan nasi kucing. Atau melarang kunjungan asing mengurangi devisa. Mungkin juga ada pikiran, biar uang boleh masuk walau nyawa harus keluar?.

Opini nasional mulai terguncang saat dipastikan seorang menteri terkena penularan. Ia divonis positif mengidap Covid-19. Bayangkan saja negara tak mampu melindungi pejabat sekelas menteri yang notabene punya tanggungjawab terdepan dalam membantu dan melayani masyarakat. Ditambah strata dan pola kehidupan sosial ekonomi seorang menteri adalah "high profile, clean and clear" ketimbang rakyat jelata dan kebanyakan. Bagaimana mungkin dengan fenomena itu, negara mampu melindungi segenap lapisan masyarakat Indonesia?.

Ketika bicara tuntutan rasional pada kebijakan lockdown, banyak yang menegasikannya dengan jargon kedaulatan negara, tidak mau diatur lembaga setingkat ormas semacam WHO, negara tertentu dan atau kepentingan asing lainnya. Lebih menggelikan lagi ada yang takut pada kemerosotan dan kemunduran ekonomi. Bahkan ada yang menggambarkan dampak situasinya akan menimbulkan chaos, konflik memperebutkan akses ekonomi, kelaparan dan saling membunuh sesama anak bangsa demi bertahan hidup. Kita negara berdaulat, tidak bisa diatur, dsb.,

Begitulah pepesan kosong dan berbagai komentar inkompetensi yang miskin pemahaman dan makna. Mungkin juga karena pesanan ekonomi itu sendiri yang mengalahkan akal sehat. Kecemasan pada penurunan dan kemerosotan ekonomi, membuat pemerintah menduakan skala prioritas. Bahwa kesehatan dan keselamatan rakyat tidak bisa ditawar-tawar, kalah oleh pertimbangan ekonomi.

Lantas, apa yang mau dicapai dalam pembangunan ekonomi, jika rakyatnya berguguran meregang nyawa karena, penyakit internasional?. Benarkah juga sebelum gejala Corona muncul, kita juga sudah mengalami rendahnya kualitas ekonomi?. Bahkan sebagai negara bangsa, kita juga sudah lama tidak berdaulat?. Tidak menjadi tuan di negerinya sendiri?. Kekayaan sumber daya alam lebih banyak dinikmati oleh bangsa asing?. Hutang menggunung dan jelas tidak mandiri.

Atau jangan-jangan negara ini sudah terbiasa melakukan perselingkuhan baik secara sosial maupun politik. Di satu sisi mengumandangkan kedaulatan dan Kemandirian bangsa, sementara itu di sisi lain sangat bergantung kepada bangsa asing. Termasuk kasus Corona, sementara ada yang teriak harga diri dan martabat bangsa dalam menentukan kebijakan penanganan Wabah virus Covid 19, tanpa tekanan atau arahan lembaga internasional atau negara lain. Seiring itu kita tidak berdaya menghentikan arus warga asing terutama dari China yang masuk ke Indonesia.

Kini suka atau tidak suka, Pak Jokowi telah menginstruksikan kepada jajarannya dan seluruh rakyat untuk untuk menjaga interaksi sosial dengan membatasi jarak, komunikasi dan sentuhan yang beresiko terjadi penularan virus Corona, tanpa perlunya melakukan isolasi atau karantina.

Padahal kalau mau dikaji ulang dan didalami, pilihan melakukan isolasi temporer pada ruang gerak masyarakat, akan ada baiknya meski berat dilaksanakan. Inilah sebenarnya momentum terbaik bagi pemerintahan Jokowi. Dalam hal yang positif Seorang Jokowi bisa melakukan "blessing in disquise" dalam kasus Corona. Jika kekhawatirannya berdampak fundamental bagi perekonomian dan pertahanan nasional. Kebijakan Lockdown, sesungguhnya menjadi "shock therapy" bagi kita yang selama ini menganut nilai-nilai materialime. Terlalu lama menikmati kebebasan dan fasilitas yang berorientasi kapitalistik. Kita sudah terlanjur bergantung pada kepentingan mekanisme pasar internasional yang bersifat monopoli dan hegemoni.

Disinilah saatnya kita memulai Kemandirian dan gotong royong sebagai soko guru ekonomi dan pertahanan keamanan nasional. Dengan keterbatasan yang kita miliki akibat terdampak situasi global. Sebagai representasi sebuah negara bangsa, pemerintah dapat melakukan rekonstruksi (menjebol dan membangun) terhadap tata kelola sistem yang selama ini berjalan baik dibilang sosial ekonomi, sosial budaya maupun sosial politik. Jokowi sebagai seorang kepala negara dan pemerintahan, seyogyanya mampu meletakan pondasi berupa "rethinking dan reformulation" dari apa yang disebut kemandirian ekonomi, kedaulatan politik dan berkepribadian dalam kebudayaan (Trisakti).

Semoga saja pilihan tidak mengambil langkah lockdown bukan berarti pengabdian dari nilai-nilai tersebut. Bahwa memang berat dan beresiko pelaksanaannya, terutama dibidang ekonomi dan mungkin selanjutnya pada sektor kehidupan yang lain. Tapi bukankah ini akan menjadi trigger dari daya juang rakyat yang selama ini juga sudah sangat berjarak dengan instrumen negara dalam memperjuangkan cita-cita kemakmuran dan keadilan seperti yang diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945 dan tertuang dalam Panca Sila.

Faktanya rakyat sudah terbiasa survive dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, kecuali para elit kekuasaan yang selama ini hidup bergelimpangan fasilitas dan kemewahan negara dari yang rakyat. Biarkan dan biarkankah lewat krisis dan Wabah virus Covid 19, pemerintah mengambil kebijakan tepat, bukan cari jalan mudah dan lepas tangan terhadap keselamatan rakyatnya. Dunia belum berakhir jika, Indonesia mengambil kebijakan lockout dalam penanganan wabah pandemik Corona. Hadirkan negara terutama dalam krisis yang urghens seperti ini. Boleh jadi ini merupakan penemuan kembali sosialisme Indonesia yang hilang.


Kategori : Opini,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber