rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Program PTSL 2019 Kota Bekasi Dianggap Gagal, Kelompok Cipayung Bakal Laporkan ke Menteri ATR/BPN

Rabu, 05 Pebruari 2020 | 17:13 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematik Langsung (PTSL) periode 2019 di Kota Bekasi menuai kritik dari kelompok Cipayung di Kota Bekasi.

Seperti Wakil Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Bekasi Dedy Prabowo yang menganggap Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi gagal menyukseskan agenda kerja Presiden Republik Indonesia Jokowi untuk memenuhi kebutuhan rakyat kebanyakan untuk memiliki sertifikat tanah miliknya tanpa terkendala biaya yang mahal.

"PTSL merupakan program agenda dari Presiden Jokowi dalam memsertifikatkan tanah rakyat tanpa kena biaya mahal dengan diperkuat juga dengan SKB 3 menteri terkait aturan biayanya," kata Bowo kepada Rakyat Bekasi, Rabu (05/02/2020).

Sedangkan dalam kenyataannya, kata Bowo, polemik yang terjadi di tengah masyarakat Kota Bekasi terkait PTSL terus bergolak seperti api dalam sekam.

[Komisi I Sambangi BPN Kota Bekasi Terkait Dugaan Pungli dan Mangkraknya Program PTSL 2019]

ATR/BPN Kota Bekasi sebagai leading sector di program PTSL ini, lanjut Bowo, sangat disesalkan kinerjanya karena tidak mampu mengawal program strategis nasional tersebut dengan penuh tanggung jawab dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

"Hari ini di Kota Bekasi, muncul berbagai permasalahan terkait PTSL dari tahun ke tahun. Mulai dari mangkraknya penerbitan sertifikat di program tersebut pada tahun 2018 hingga 2019. Hal tersebut semakin diperparah dengan maraknya dugaan pungli yang mencuat saat program PTSL berlangsung," beber Bowo.

[Rajut Silaturahmi dengan Mitra Kerja, Komisi I DPRD Kota Bekasi Sambangi Kantor ATR/BPN]

Senada dengan Bowo, Ketua Umum PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bekasi Muhamad Hisyam menjelaskan bahwa seharusnya PTSL menjadi program terbaik Presiden Joko Widodo kepada seluruh rakyat Indonesia, namun gagal di Kota Bekasi.

"PTSL adalah program terbaik Presiden Jokowi. Jangan sampai hanya menjadi ajang pungli di tingkat bawah. Pungutan biaya yang jumlahnya melebihi SKB 3 menteri tentunya sangat menciderai rakyat kecil," tandas Hisyam.

Lebih lanjut Hisyam mengaku bahwa pihaknya yang tergabung di dalam Kelompok Cipayung bersama dengan DPC GmnI Bekasi, bakal menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait gagalnya pelaksanaan program PTSL di Kota Bekasi.

"Kami Kelompok Cipayung akan menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang sofyan Djalil terkait gagalnya pelaksanaan program PTSL di Kota Bekasi yang terindikasi banyak masalah seperti sertifikat yang tak kunjung jadi hingga pungutan liar yang terkesan direncanakan," pungkasnya. (tian)


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber