rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Dugaan Pemalsuan Dokumen Oleh Camat Bunyamin Menguat, Pemkot Bekasi Bungkam

Rabu, 05 Pebruari 2020 | 10:16 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Budiyono yang tergabung dalam Law Office BMS Situmorang dan Rekan menduga keras adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Camat Bekasi Barat, Muh Bunyamin atas Surat Permohonan Peningkatan Status Tanah atas nama Pjs Wali Kota Bekasi Rudi Gandakusuma No. 593/1138-tnh tertanggal 27 Juni 2018 yang ditujukan ke Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi.

Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tersebut, kata dia, diduga kuat melancarkan aksi tersebut dengan memalsukan surat serta tandatangan (Alm) Rudi Gandakusuma pada saat masih menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Bekasi.

Dugaan pemalsuan surat tersebut terungkap, lanjut Budiyono, ketika pihak BPN Kota Bekasi menyerahkan bukti surat permohonan peningkatan status tanah tersebut pada sidang kasus tanah yang melibatkan warga bernama Homsiyah melawan PT Anugerah Duta Sejati (ADS) dengan owner-nya Laurence M Takke.

Padahal pada tanggal 27 Juni 2018 silam, kata Budiyono, status jabatan (alm) Rudi Gandakusuma sudah menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, bukan lagi sebagai Pjs seperti bukti dokumen yang dimiliki pengacara bahwa per tanggal 10 April 2018 jabatan (Alm) Rudi Gandakusuma sudah menjadi Pj Wali Kota Bekasi.

“Oleh karena itu kami menyurati Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta kejelasan atas kebenaran surat permohonan peningkatan status tanah dengan nomor 593/1138 -tnh itu, apakah terdaftar dalam dokumen administrasi di Bagian Hukum Pemkot Bekasi per tanggal 18 Desember 2019,” terang Budiyono, Selasa (04/02/2020).

Law Office BMS Situmorang dan Rekan, kata Budiyono, belum juga memperoleh jawaban dari Bagian Hukum Pemkot Bekasi kendati sudah memakan waktu hampir dua (2) bulan lamanya.

”Kami menduga ada sesuatu yang “disembunyikan” dan Pemkot Bekasi telah melanggar UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” tegasnya.

Dalam UU Nomor 30 tahun 2014, kata dia, menyebutkan bahwa pemerintah harus memberikan jawaban administrasi terkait surat menyurat yang diajukan masyarakat kepada pemerintah dengan hak jawab selama jangka waktu 10 hari kerja.

“Surat yang kami ajukan sudah kedaluwarsa, karena sudah melebihi 10 hari kerja. Jawaban dari bagian hukum pun tak ada kejelasan, sehingga kami menduga kuat ada kejanggalan,” pungkasnya. (*/tian)


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber