rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Komisi I Sambangi BPN Kota Bekasi Terkait Dugaan Pungli dan Mangkraknya Program PTSL 2019

Rabu, 05 Pebruari 2020 | 05:18 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Kepala Kantor ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Kota Bekasi Deni Ahmad Hidayat memilih bungkam seribu bahasa saat diberondong pertanyaan awak media terkait dugaan pungli (pungutan liar) dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2019.

Tidak hanya soal dugaan pungli PTSL, Deni juga enggan menanggapi terkait masih banyaknya sertifikat warga dalam program PTSL tahun 2019 yang masih menumpuk alias belum selesai dikerjakan.

“Nanti saja kita jawabnya tunggu media semua kumpul, biar gak tanya-tanya lagi,” kata Deni usai menerima kunjungan Komisi I DPRD Kota Bekasi, Selasa (04/02/2020) siang.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak memandang dugaan pungli PTSL tersebut sebagai salah satu problem yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Karena itu, pihaknya melangsungkan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kota Bekasi bukan hanya sekedar silaturahmi, namun untuk menyampaikan keluhan masyarakat tentang maraknya pungli PTSL kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi secara langsung.

[Rajut Silaturahmi dengan Mitra Kerja, Komisi I DPRD Kota Bekasi Sambangi Kantor ATR/BPN]

“Saya juga banyak menerima aduan warga terkait dugaan pungli dan masalah mangkraknya program PTSL tahun 2019 yang sampai hari ini belum juga terselesaikan. Tentu ini jadi perhatian bagi Komisi I. Namun demikian, kedatangan kita hari ini baru sebatas kunjungan biasa dan mendengarkan program-program yang tengah dijalankan pihak BPN,” beber pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bekasi ini.

Politisi Kalimalang yang akrab disapa Bang Jack ini tak lupa meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan kepada pihaknya, segala peristiwa yang berkaitan dengan program PTSL maupun pelayanan lainnya di Kantor ATR/BPN Kota Bekasi.

Hal ini dimaksudkan agar Komisi I DPRD Kota Bekasi yang dipimpinnya dapat mengurai permasalahan yang terjadi dan cepat menemukan solusi terbaik untuk masyarakat.

“Kita minta warga mengadukan ke Komisi I DPRD Kota Bekasi secara resmi. Memang dugaan pungli baru sebatas ungkapan. Tetapi jika terjadi tindakan tersebut, maka kita akan panggil BPN dan mendalami masalahnya,” tegas Bang Jack.

Permasalahan mangkraknya pengerjaan PTSL tahun 2019 hingga ribuan berkas, lanjutnya, akibat lemahnya birokrasi di lingkup Pemerintahan Kota Bekasi. Menurutnya, banyak para petugas yang belum paham mengenai mekanisme serta alur prosedur dalam menjalankan program PTSL.

“Saya kira permasalahan tidak hanya di BPN, tetapi juga di kantor kelurahan dan kecamatan. Banyak petugas yang belum paham, sehingga banyak berkas yang sampai saat ini belum selesai. Namun, kita minta agar BPN tanggap dan segera menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya. (tian)


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber