rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Dugaan Pungli Suket, Komisi I DPRD Kota Bekasi: Copot Lurah Margahayu

Selasa, 14 Januari 2020 | 18:23 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak menyesalkan adanya oknum pegawai Kelurahan Margahayu yang diduga melakukan tindakan pungutan liar atas pelayanan pembuatan surat keterangan kematian pada warganya.

Hal tersebut terungkap setelah salah seorang bernama Hardi, warga RT002/006 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, saat membuat surat keterangan kematian anaknya yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di wilayah Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Hardi yang mengurus langsung ke kantor kelurahan, terpaksa merogoh koceknya sebanyak Rp550 ribu, agar surat yang dibutuhkan cepat selesai.

Menurut Abdul Rozak, pemerintah wajib memberikan pelayanan secara gratis bagi warganya, apalagi yang diurus adalah surat kematian yang tidak memiliki nilai retribusi ke Kas Daerah.

"Saya sangat menyesalkan tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Orang lagi susah dan berduka, tetapi malah ditambah bebannya dengan diminta uang untuk mengurus surat keterangan kematian," ucap Abdul Rozak saat dikonfirmasi, Selasa (14/1/2020).

baca juga: [Alamaak, Buat Suket Kematian di Kelurahan Margahayu Dibanderol Rp550 Ribu]

Atas masalah ini, Politisi Partai Demokrat tersebut bakal memanggil Lurah Margahayu dan yang bersangkutan (Hardi) serta Muhaimin untuk memberikan penjelasan.

"Komisi I akan memanggil Lurah Margahayu untuk mempertanggungjawabkan atas tindakan oknum yang melakukan dugaan pungli itu. Jika terbukti, saya merekomendasikan agar Lurah Margahayu dicopot dari jabatannya," tegas Abdul Rozak.

Dikatakannya, pihak kelurahan seharusnya memiliki empati terhadap warganya yang tengah berduka karena kehilangan putranya.

"Mana empati mereka (pihak kelurahan) terhadap warganya? Seberapa besar uang yang diterima dari Jasa Raharja tidak akan setimpal dengan kehilangan nyawa. Ini seharusnya jadi bahan pertimbangan untuk menumbuhkan sisi kemanusiaan. Bukan memanfaatkan situasi karena keluarga korban akan dapat uang," tandas Abdul Rozak.

Meski pihak Kelurahan Margahayu belum memberikan klarifikasi kepada Komisi I, Abdul Rozak menekankan agar Pemerintah Kota Bekasi bersikap tegas kepada oknum-oknum yang melakukan tindakan sewenang-wenang.

"Saya harap Wali Kota Bekasi tegas mencopot jabatan lurah yang terbukti membiarkan praktik pungli terjadi. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Artinya, tidak ada tindakan pungli jika tidak ada kewenangan yang diberikan pimpinannya," pungkasnya. (tian)


Kategori : Politik,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber