rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Minimnya Anggaran Penanganan Bencana Banjir, Dirjen Bina Marga Sengaja Korbankan Masyarakat?

Kamis, 09 Januari 2020 | 09:16 WIB

 

Oleh: Jajang Nurjaman (Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis)

Hingga saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia sedang dirundung duka nestapa karena terdampak bencana banjir. Wilayah terparah yang terdampak banjir meliputi DKI Jakarta dan 12 daerah lainnya.

Atas kejadian tersebut, Center for Budget Analysis (CBA) menilai bahwa Pemerintah Pusat telah gagal mengantisipasi dampak banjir sehingga berakibat bencana yang harus diderita masyarakat.

Salah satu pihak yang patut menjadi sorotan dalam penanganan banjir kali ini adalah Dirjen Bina Marga. Berdasarkan pengamatan CBA, Dirjen Bina Marga tidak akan mampu dalam menanggulangi bencana banjir.

Hal ini terlihat jelas dengan minimnya dana penanggulangan bencana alam yang hanya dianggarkan sebesar Rp196 juta oleh Dirjen Bina Marga pada tahun 2020. Anggaran tersebut kemudian digunakan untuk penanganan paska bencana sebesar Rp100 juta dan sisanya untuk penanganan tanggap darurat sebanyak Rp96 juta.

Angka ini terbilang kecil. Dan amat kecil sekali bila dibandingkan dengan anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan dan kebutuhan para birokrat di jajaran Dirjen Marga kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Contohnya terkait anggaran yang diterima oleh birokrat dari kalangan pejabat Dirjen Bina Marga sebesar Rp226.758.334 yang hanya dihamburkan untuk dukungan manajemen, koordinasi, pengaturan, dan pengawasan anggaran.

Duit negara ratusan juta ini digunakan untuk jajaran eselon Dirjen Bina Marga, untuk berbagai kegiatan di internal Dirjen Bina Marga. Mulai dari administrasi, pembinaan jabatan fungsional, kajian teknis, bimbingan teknis pegawai dan tektek bengek lainnya, yang kesemuanya itu hanya bisa dinikmati oleh internal pejabat Dirjen Bina Marga.

Perlu dicatat, serangkaian kegiatan para jajaran pejabat Dirjen Bina Marga yang menggerogoti uang rakyat hingga ratusan juta ini, ternyata jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dana yang disalurkan untuk masyarakat terdampak bencana yang hanya dianggarkan senilai Rp196 juta.

Berdasarkan catatan tersebut di atas, wajah anggaran Dirjen Bina Marga bermuka pelit karena tidak berpihak kepada masyarakat yang kena bencana. Anggaran bina marga, nyatanya banyak dinikmati oleh birokrat para pejabat Bina Marga yang bisa kenyang sehingga perut mereka semakin gendut.

Untuk itu, CBA mendorong Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi dan merubah alokasi anggaran Dirjen Bina Marga pada RAPBN Perubahan 2020 agar berpihak kepada kebutuhan rakyat yang l tertimpa bencana.


Kategori : Opini,
Topik : Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber