rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Naupal Alrasyid Pastikan MA Bakal Tolak Judicial Review Pemkot Bekasi

Selasa, 10 Desember 2019 | 13:18 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Program Jamkesda KS - NIK Kota Bekasi yang diberhentikan sementara pertanggal (01/01/2020) atas dasar surat edaran Wali Kota Bekasi tanggal (29/11/2019), menuai banyak pro dan kontra di masyarakat.

Langkah pemerintah kota Bekasi yang melakukan Judicial Review terhadap Undang Undang (UU) Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian Perpres 82 tahun 2018 dan Perpres 75 tentang integrasi ke BPJS, serta Permendagri nomor 33 tahun 2019 dimana semua jaminan kesehatan daerah wajib diintegrasikan ke BPJS.

"Kalau memang pengujian prosedur terhadap sebuah aturan UU misalnya, maka itu adalah sesuatu yang SAH dalam arti hukum, tapi siapa yang akan menjadi pihak yang melaporkan, sebab UU ini kan aturan tertinggi dalam arti Norma, kalo dia sebagai penyelenggara negara contoh Pemkot Bekasi, maka penyelenggara negara tersebut harus patuh pada UU karena azasnya begitu, tapi pengujian terhadap UU ini bisa dilakukan di luar penyelenggara," ujar Pakar Hukum asal Kota Bekasi, Naupal Alrasyid, Selasa (10/12).

Kemudian terkait dengan langkah Pemkot Bekasi melakukan Judicial Review dengan objek KS-NIK, Naupal berpendapat hal tersebut merupakan langkah yang terlalu terburu-buru. Ketika ditanya apakah KS - NIK melanggar azas hukum? Naupal menegaskan bahwa KS-NIK ini tidak melanggar UUD dalam arti filosofis.

Lebih lanjut Naupal berpandangan mengapa hal ini tidak dibawa kepada azas dan teori hukum seperti misalnya bagaimana masyarakat kita harus mendapat perlindungan dengan jaminan kesehatan yang layak.

"Karena diskursus perdebatan ini belum dibangun menjadi sebuah konteks duduk perkara yang di masukan menjadi sebuah bagian dari rumusan dalam gugatan uji materi," ujar Naupal seraya menjelaskan bahwa ketika suatu norma berbenturan (UU dan PERDA), maka kita sebenarnya sangat dangkal pikirannya ketika membenturkan dengan norma yang lain.

Disinggung terkait penolakan MA terhadap langkah Judicial Review serupa yang dilakukan daerah lain, Naupal berpendapat jika ada perkara yang sama dan objeknya sama seperti contoh daerah Gowa yang juga pernah mengajukan gugatan, sesuai dengan azas hukum putusan tersebut bisa menjadi dasar MA dan juga pertimbangan hukum di MA tentang gugatan yang dilayangkan oleh Pemkot Bekasi ini.

"Maka saya pastikan Gugatan Judicial Review ini akan ditolak," pungkasnya. (tian)

 


Kategori : Politik,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber