rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Pembahasan RAPBD 2020 Berlangsung Alot, DPRD dan Wali Kota Bekasi Terancam Tak Gajian

Senin, 25 Nopember 2019 | 14:37 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bekasi tahun anggaran 2020 hingga saat ini, Senin (25/11), belum juga rampung dibahas oleh DPRD Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi.

Dengan tenggat waktu penetapan yang kian mepet, yakni 30 November 2019. Praktis saat ini, DPRD dan Wali Kota Bekasi hanya memiliki sisa waktu selama lima hari untuk menyepakati RAPBD 2020.

Menyikapi hal tersebut, Nuryadi Darmawan, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bekasi mengungkapkan bahwa RAPBD yang telah disepakati nanti kemudian harus dikirimkan ke Gubernur untuk dievaluasi selama 15 hari. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020.

"Yang pasti, jika RAPBD Tahun Anggaran 2020 tidak juga segera diselesaikan, ya baik Wali Kota maupun para Anggota Dewan enam bulan terancam gak bergaji," ujar Nuryadi, Senin (25/11/2019) siang.

Beberapa nomenklatur dan mata anggaran per SKPD, kata dia, masih belum selesai dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi. Kondisi tersebut akan menyebabkan Rapat Paripurna belum bisa digelar dan terancam gagal.

"Yang pasti, kita terancam dikenai sanksi sesuai aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan turunannya. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sanksinya ialah tidak menerima gaji selama enam bulan," katanya.

Ketika ditanyakan mengenai keberlangsungan program KS berbasis NIK, Pria yang akrab disapa Bang Nung ini mengimbau agar program tersebut dikonsultasikan kembali ke KPK atau ke instansi terkait agar di kemudian hari tidak ada temuan kesalahan yang dapat merugikan semua pihak.

Hal tersebut dikatakannya mengingat belum adanya jawaban Kemendagri atas surat Walikota terkait KS berbasis NIK.

"Dan saya berharap Pak Wali Kota Bekasi untuk segera berkonsultasi kepada pihak terkait, agar semua hal dapat memenuhi unsur Yuridisnya, jelas regulasinya agar memberikan kenyamanan bagi semua pihak," pungkasnya. (yd/*)


Kategori : Politik,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber