rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Ridwan Bungkam Soal CCTV, Sekwan Kangkangi Fungsi Pengawasan Politisi Kalimalang?

Rabu, 18 September 2019 | 19:19 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Keputusan Wali Kota (Kepwal) Bekasi yang dijadikan landasan hukum untuk pemasangan CCTV di sejumlah ruang kerja di Gedung DPRD Kota Bekasi yang mampu merekam gambar serta suara tersebut, hingga saat ini masih gamang.

Karena poin yang tersurat di Kepwal yang mengatur pemasangan perangkat CCTV di sejumlah ruangan privasi anggota legislatif seperti Ruang Komisi I hingga Komisi IV, kemudian Ruang Bapem Perda, dan juga Ruang Badan Kehormatan Dewan itu, apakah betul tertuang secara eksplisit di dalam Rekomendasi KPK RI?

Ketika ditanyakan apakah penempatan CCTV tersebut sudah sesuai dengan Rekomendasi KPK RI, Sekretaris DPRD Kota Bekasi Moh Ridwan, Kabag Umum beserta Kasubag Sarana dan Pra Sarana pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi yakni Lusiana dan Sutoto tidak bisa menjawab secara lugas.

Bahkan ketiganya terlihat gagap dan hanya mampu menunjukkan berkas Kepwal Kota Bekasi, saat hendak menunjukan hierarki aturan perundangan yang mereka jadikan payung hukum dalam memasang perangkat CCTV di ruang kerja anggota legislatif yang notabene memiliki fungsi mengawasi jalannya pemerintahan eksekutif di Kota Bekasi.

Hal tersebut menjadi preseden buruk bagi segenap legislator Kota Bekasi yang kini menjadi objek pengawasan oleh pihak eksekutif dengan berbekal Kepwal CCTV.

Tak ayal M Ridwan selaku Sekretaris DPRD Kota Bekasi pun disebut mengangkangi marwah para politisi Kalimalang yang belum lama ini dilantik.

Sementara itu ketika ditemui di ruang kerjanya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Lusiana mengatakan bahwa pemasangan CCTV tersebut sudah sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 700/Kepm53-Itko/II/2017 tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Kota Bekasi 2017.

"Disitu disebutkan poin-poin melakukan pemasangan dan pemungsian CCTV dan alat rekam di ruang Rapat DPRD, baik ruang Rapat Paripurna, ruang Badan Anggaran, ruang Rapat Komisi, ruang Rapat Fraksi maupun ruang Rapat Pimpinan," terang Lusiana kepada RAKYATBEKASI.COM, Rabu (18/9).

Meski begitu, Lusiana tidak bisa menjawab pemasangan tersebut sudah sesuai dengan kebijakan Rekomendasi KPK RI.

"Saya tidak tahun untuk hal itu, yang saya tahu ya sesuai yang ada di Perwal," kelitnya.

Berdasarkan Informasi yang kami dapat di lapangan, sejumlah politisi Kalimalang menuding Sekretaris DPRD Kota Bekasi M Ridwan tidak kompeten dengan jabatannya saat ini dan dinilai terseret konflik kepentingan politik kepala daerah dengan menempatkan perangkat kontrol dan monitor CCTV tersebut di ruang kerjanya. (tian)


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber