rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Tingkatkan Status Kasus Dugaan Korupsi di Disperkimtan Kota Bekasi

Sabtu, 15 Juni 2019 | 13:24 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Markas Komando Satpol PP dan BPBD Kota Bekasi.

Hal tersebut disampaikan Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus AKBP Bhakti Suhendrawan yang menyatakan bahwa pihaknya sudah menaikkan status kasus dugaan korupsi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan (Disperkimtan) Kota Bekasi tersebut, dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Kuatnya indikasi korupsi pada proyek tahun jamak yang memakan anggaran lebih dari Rp 70 Miliar itu, kata Bhakti, hingga kini pihaknya belum menetapkan tersangka di dinas yang saat itu digawangi oleh Dadang Ginanjar.

“Pastinya kasus itu sudah naik ke penyidikan, tapi belum ada penetapan tersangka,” tandas Bhakti kepada wartawan, Jumat (14/06).

Sebagai informasi, sudah hampir dua bulan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung di bawah Dinas Perkimtan Kota Bekasi itu, ditangani Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan sampai sejauh mana tahapan penyelidikan dan penyidikan kasus ini, pihaknya akan melakukan pengecekan kembali dahulu.

Yang pasti kata dia, penyidik akan bekerja secara profesional dalam mengungkap ada tidaknya kerugian negara dalam proyek multi years yang menggunakan APBD Kota Bekasi tersebut.

“Tentunya sudah sejauh mana, nanti akan saya cek dulu. Iya, saya dengar penyidikan,” kata Argo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (13/6) malam.

Sementara itu terpisah, Ketua Forum Mahasiswa dan Masyarakat Bekasi (Formasi) Jimmy Abarua berharap agar penyidikan kasus oleh Subdit Tipikor Polda Metro Jaya tidak senyap atau bahkan lenyap karena hanya menjaring tingkatan staf saja.

Menurut Jimmy dari informasi yang didapatnya penyidik telah memeriksa 3 orang staf di Dinas Perkimtan Kota Bekasi yakni AJ, ER dan AR.

Bahkan penyidik juga sudah memeriksa Kepala Dinas Perkimtan saat itu Dadang Ginanjar, yang kini menjabat Kadishub Kota Bekasi.

“Makanya kasus ini harus dibuka agar terang benderang, sehingga juga mengungkap aktor intelektualnya,” kata Jimmy.

Seperti diketahui proyek pembangunan Gedung Mako Satpol PP dan BPBD merupakan proyek multi years yang dimulai sejak 2017.

Dana yang dianggarkan untuk pembangunannya di tahun 2018. ini adalah sebesar Rp 67,5 Miliar dari APBD Kota Bekasi. (Red)


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber