rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Sengkarut Tabrak Aturan dalam Proses Seleksi Dirum PDAM Tirta Patriot

Senin, 27 Mei 2019 | 15:31 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Proses seleksi pencarian calon Direktur Umum (Dirum) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi, menuai banyak pertanyaan.

Pasalnya, kursi jabatan Dirum PDAM Tirta Patriot itu akan kosong pada Juni 2019. Sebab itu, seleksi pun dilakukan. Panitia seleksi (Pansel), sudah melakukan tahapan mulai dari verifikasi data administrasi, hingga tersaringnya lima calon kandidat.

Seleksi fit and proper test yang berlangsung di Hotel Santika Mega City Bekasi, Kamis (11/4/2019) silam, diikuti lima calon Dirum, yakni Sugito, Sugiyanto, Toro Tomongo, Imam Ali Fariyadi dan Muhaimin, yang kemudian kelimanya dinyatakan lolos administrasi oleh pansel.

Informasi yang berhasil dihimpun, beberapa calon Dirum tersebut diduga masih aktif sebagai pengurus partai politik, maupun terdaftar pengawas di lembaga pemerintah lainnya.

Padahal, dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, syarat untuk menjadi seorang direksi pada BUMD tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah dan anggota legislatif.

Dalam pasal 65 ayat 2 huruf F dan pasal 67 ayat 1 , juga ditegaskan, bahwa calon direksi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai dewan pengawas atau anggota komisaris, serta memangku jabatan rangkap yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Chairman J Putro menyarankan, agar Wali Kota Bekasi bisa memahami regulasi yang ada (selektif). Sebab, jika BUMD diisi oleh kepentingan politik sesaat, imbasnya adalah pendapatan asli daerah dari BUMD.

“Hal ini menjadi bagian dari integritas Wali Kota dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ada, khususnya untuk menjamin BUMD dari kepentingan politik sesaat. Sebab ini akan berkaitan dengan PAD yang dihasilkan BUMD,” ucapnya kepada RAKYATBEKASI.COM saat di hubungi, Senin (27/5/2019).

Menurutnya, ini adalah momentum yang tepat bagi Wali Kota untuk melakukan evaluasi terhadap BUMD di Kota Bekasi, baik itu Direksi maupun Badan Pengawas.

“Semua kembali ke Wali Kota. Pengawasan di dewan (DPRD Kota Bekasi) sifatnya tidak memaksa, yang lebih otoritatif itu langsung ada Gubernur atau Mendagri (Menteri Dalam Negeri), artinya apakah laporan itu langsung sampai kesana atau tidak,” pungkas Chairoman.

Sebagai informasi, cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat PDAM Tirta Patriot masih jauh dari target Millennium Development Goals (MDGs), atau melayani 45 persen jumlah penduduk Kota. Saat ini, PDAM Tirta Patriot baru bisa melayani 33.000 pelanggan di Kota Bekasi dari jumlah Penduduk 2,7 Juta Jiwa.

Sampai berita ini ditayangkan, pansel dirum Asisten Daerah (Asda) II bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan dan Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bekasi, enggan menjawab tentang proses seleksi calon Dirum PDAM Tirta Patriot yang sudah dilakukan.

Kendati demikian, informasi seleksi pun juga wajib diumumkan oleh pansel, mulai dari penjaringan hingga hasil uji kompetensi calon Dirum di media elektronik ataupun massa. Informasi ini sebagaimana pasal 56 Permendagri nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. (tian)


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber