rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

DKPP Didesak Terjunkan TPD Jabar Periksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Bekasi

Selasa, 09 April 2019 | 13:17 WIB

RAKYATBEKASI.COM - Bawaslu Kota Bekasi telah menghentikan kasus pelanggaran pemilu Caleg Petahana DPR RI dari PAN, Intan Fitriana Fauzi yang membagikan biskuit bayi dan ibu hamil dari Kementrian Kesehatan yang berstikerkan dirinya kepada masyarakat Kota Bekasi Tertanggal 25 Maret. Kasus tersebut dihentikan oleh Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari unsur Polres Metro Bekasi Kota, Kejaksaan Kota Bekasi dan Bawaslu Kota Bekasi) karena dianggap kurang bukti.

Nurul Hasan, salah seorang aktivitas Perlindungan Perempuan seperti dilansir RADAR NONSTOP (RAKYAT MERDEKA GROUP) mengatakan bahwa adapun bentuk yang ditujukan kepada Intan selaku oknum pelanggar yakni Pasal 280 ayat 1 huruf J junto Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pembagian uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye yang sebelumnya digembar-gemborkan ternyata hanyalah isapan jempol semata, alias gertak sambel.

"Intan Fauzi kenapa baru sekarang menjelang tahun politik aspirasinya diturunkan dan kemana ajah 4 tahun yang lalu menjabat," cetusnya, Selasa (09/04)

Dirinya bersama dengan kawan-kawan aktivitas Gerakan Indonesia Peduli menegaskan bahwa Intan Fauzi bukan termasuk anggota komisi yang berkaitan dengan kesehatan. Akan tetapi kenapa bentuk bantuan yang konon katanya aspirasi Intan namun dari Kemenkes, bukan terkait infrastruktur sesuai tupoksinya.

"Ada apa dengan Intan Fauzi sama KemenKes sehingga bisa mengeluarkan bantuan aspirasi berupa biskuit. Dan untuk tim suksesnya Intan Fauzi, secara pembagian tidak sesuai dengan target, kenapa lansia yang dikasih biskuit tersebut bukan mayoritas ibu hamil dan bayi? Atas dasar dari sisi mana pihak Gakkumdu menyatakan kasus Intan tidak kuat bukti? Jelas ini sudah mencoret citra demokrasi," tegasnya.

Untuk itu, kata Nurul, dirinya bersikeras menghimbau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang sudah sepantasnya menerjunkan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Jawa Barat yang baru saja dilantik untuk menelaah dan menyikapi terang benderangnya celah-celah pelanggaran kode etik para penyelenggara pemilu untuk mengamankan Intan duduk kembali sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024,

"DKPP harus bisa mendorong Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Jawa Barat untuk melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kota Bekasi, mengingat banyaknya perkara yang mandek di tangan Gakkumdu," tutupnya. (YD/TIAN)

 


Kategori : Politik,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber