rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Komisi I Desak Pemkot Bekasi Lakukan Penyegelan Lokasi Sumur Gas JNG-4 Jatisampurna

Kamis, 28 Maret 2019 | 07:18 WIB

RAKYATBEKASI.COM - Sejumlah Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi menegaskan seraya memberikan ultimatum agar Sumur Gas JNG-4 yang berada di wilayah Jatisampurna, tepatnya di Jalan Pertamina A, RT08 RW08, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi agar segera disegel.

Langkah penyegelan tersebut menurut anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari fraksi PKS, Ariyanto Hendrata, bermula dari pengakuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi yang menyebutkan bahwa proyek pengeboran potensi gas di Sumur Gas JNG-4 tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Kami mendesak kepada Pemkot Bekasi dalam hal ini Satpol PP untuk segera menyegel Sumur Gas JNG-4. Karna selama ini, mereka beroperasi belum memiliki IMB," tegas Aryanto usai menggelar pertemuan Komisi I bersama Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi (PD Migas) Kota Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (27/03/2019).

Selain permintaan penyegelan, Aryanto tak lupa kembali mengingatkan dan mendesak pihak PD Migas Kota Bekasi untuk segera menyelesaikan Adendum terhadap pihak swasta yakni Foster Oil and Energy selaku sub kontraktor PT Pertamina.

Pasalnya selama ini, kata dia, Adendum tersebut belum juga difinalisasi oleh kedua belah pihak sebagai wujud dari kerjasama yang sah terkait bisnis potensi gas bumi yang dikandung Kota Bekasi.

"PD Migas dan Foster juga harus segera menyelesaikan Adendum yang selama ini belum rampung. Tapi kami juga meminta agar secepatnya lokasi proyek pengeboran disegel karna selama ini belum ada IMB-nya," tegas Aryanto.

Senada dengan Aryanto, anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari fraksi PDI Perjuangan, Lilik Haryoso juga mendesak agar Pemkot Bekasi dapat bertindak tegas atas pelanggaran aturan perundangan dengan menyegel lokasi Sumur Gas JNG-4 Jatisampurna.

"Tutup dulu lokasinya, segel! Sampai semua urusannya selesai, baik itu Adendum, IMB dan semacamnya, jangan ada pengoperasian apapun disana," ujar Lilik dalam kesempatan yang sama.

Sebagai informasi, Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Dirut PD Migas Kota Bekasi Arief Nurzaman, perwakilan dari DPMPTSP Kota Bekasi serta sejumlah anggota Komisi I, yakni Aryanto dari Fraksi PKS, H Solihin dari Fraksi PPP, Lilik Haryoso dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Maryadi dari Fraksi Golkar. (tian)


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber