rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Dugaan Manipulasi Data ala Oknum Pejabat Kelurahan dalam Sengketa Tanah Pinggir Becakayu Tahun 2013

Senin, 16 Juli 2018 | 07:16 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Persoalan sengketa tanah di jalan inspeksi Kalimalang Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat kurang lebih seluas 14.000 meter persegi, akhirnya menemui titik terang kebenarannya. Lahan tersebut dimiliki secara sah yang di pecah masing-masing adalah milik Acam bin Meundung seluas 8.020 M2, Sanipah bin Salam 4.750 M2, M.Zaelani Hamid dkk seluas 1.322 M2, selama bertahun-tahun akhirnya menemui titik terang kebenaran yang ada.

Permasalahan sengketa tersebut berawal dari tanah milik Acam bin Meundung dasar kepemilikan Girik C.997, diakui hak miliknya oleh H. Latif bin Masan seluas 1.200 M2, Rachmat 700 M2 dan M. Zaelani Hamid 3.600 M2 dengan dasar yang 'katanya' sudah di beli dari Acam bin Meundung. Padahal, yang bersangkutan (Acam Meundung.red) tak pernah menjualnya kepada pihak manapun.

Candra Gunawan selaku pihak yang dikuasakan dari pemilik resmi Acam bin Mendung, menjelaskan pernah ada yang datang ke rumah Acam meminta tandatangannya tapi Acam menolaknya.

"Karna diduga terjadi rekayasa data peralihan 'hak' menjadi milik Abdul Rachim , padahal tanah atasnama pemilik Sanipah bin Salam di beli oleh Abdul Rachim yang dijadikan tanah kapling dan saat ini telah di tempati warga," ujarnya, Jum'at (13/07/2018).

"Tanah M.Zaelani Hamid Dkk seluas 1.322 M2 yang digabungkan dengan bagian tanah milik Acam bin Meundung bahkan saat ini di atas objek tanah tersebut telah beralih berdiri bangunan-bangunan permanen yang telah bersertifikat," imbuhnya.

Diketahui, menurut Candra sudah terjadi kejanggalan, karna pada tahun 2013 lalu sebagian tanah Acam bin Meundung telah diakui hak oleh M.Zaelani Hamid yang telah dialihkan hak ke pihak lain yang terkena pembebasan proyek 'Tol Becakayu'. Dan anehnya, dalam isi daftar nominatif tercatat atasnama Abdul Rachim seluas 4.750 M2 SPPT no.32.75.060.002.016-0338 pada nomor urut 3 (tiga) yang dibenarkan dan disaksikan oleh 'tim panitia' pembebasan tol becakayu sesuai dengan 'Surat Keterangan Tidak Sengketa' tertanggal 22-Februari-2013 yang dibuat oleh Lurah Jakasampurna M. Bunyamin saat itu.

"Berdasarkan keputusan pengadilan dengan register Nomor: 527/Pdt.G/2015/PN.Bks menyatakan pihak-pihak yang mengaku tanah tersebut miliknya dari pemilik sah Acam tidak dibenarkan karna tidak bisa membuktikan dasar kepemilikannya. Namun, mirisnya yang semula tanah seluas 8.020 M2 milik Acam, saat ini berkurang karna dianggap hanya sisa 3.270 M2," ulasnya.

Candra melanjutkan, di bidang objek tanah yang sama, berkurangnya luas tanah milik Acam bin Meundung yang semula seluas 8.020 M2 kini menjadi 3.270 M2, bermula atas penyataan Lurah Jakasampurna pada tanggal 31-Juli-2013 silam menyatakan bahwa Girik C.997 di catatan buku letter C kelurahan jakasampurna tercatat atas nama Hasyim Maysuri (bukan Acam bin Meundung), atas dasar hal tersebut pembayaran ganti kerugian di atas objek tanah tersebut bukan ke Acam bin Meundung.

"Untuk itu patut dipertanyakan ada apa atas alas hak girik C.997 dilakukan pembayaran kepada pihak lain bukan kepada pemilik sebenarnya. Apakah pihak kelurahan telah merubah dan mengalihkan dasar alas hak tersebut ke pihak lain sehingga terjadi transaksi pelepasan hak oleh pihak lain yang bukan pemilik sah diatas objek dasar alas hak tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No:527/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 16 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap," pungkasnya.


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2015 Rakyatbekasi.com. All Rights Reserved. | Info Iklan - Redaksi - Tentang rakyatbekasi.com