rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Siang Ini Kemendagri Gelar Rapat untuk Sikapi Pelanggaran Netralitas di Kota Bekasi

Senin, 04 Juni 2018 | 07:04 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, siang ini akan menggelar rapat dalam rangka menyikapi permasalahan pelanggaran netralitas yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi selama perhelatan Pilkada 2018.

Disinyalir rapat tersebut merupakan buntut dari tak kunjung direalisasikannya rekomendasi hukuman Komisi ASN kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji.

[Sekda Kota Bekasi Bantah Mengarahkan ASN ke Satu Paslon Tertentu]

[Soal Sekda Kota Bekasi, KASN Bakal Lapor Presiden RI]

Melalui suratnya bernomor 239/DIT.FKPPD/UND/VI/2018, rapat akan digelar di ruang rapat Direktur FKPPD Ditjen Otonomi Daerah, jalan Merdeka Utara no 7, Jakarta pusat, pada Senin (04/06/2018) siang.

Pejabat Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah, membenarkan tentang adanya undangan rapat yang akan dihadirinya pada siang hari nanti.

“Betul, saya sudah menerima undangan rapat tersebut,” ungkapnya kepada RAKYATBEKASI.COM, Senin (04/06) pagi.

Menurut Ruddy, sudah semestinya persoalan netralitas ASN ini disikapi secara cepat oleh Pemerintah Pusat, mengingat netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia merupakan agenda nasional yang juga political will pemerintah pusat.

“Saya cukup kaget, Pemerintah Pusat secepat ini menanggapi persoalan netralitas yang selama ini menjadi polemik di lingkungan Pemkot Bekasi. Ini menunjukan, bahwa pemerintah tidak main-main dengan menjaga marwah ASN di dalam penyelenggaraan Pilkada serentak,” ujarnya.

Ruddy berharap bahwa respon cepat ini akan menjaga marwah pemerintah terhadap kepercayaan masyarakat.

“Saya bersyukur, jika masalah ini bisa sampai ke pusat. Karena jika masalah ini dibiarkan, akan menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah untuk penegakan hukum yang mengatur soal netralitas ASN,” terang Ruddy.

[Terbukti Berpihak pada Petahana, Komisi ASN Vonis Sekda Kota Bekasi]

[Pengamat: Kota Bekasi Darurat Birokrat dan Birokrasi yang Humanis dan Berkeadilan]

Ruddy mengaku bahwa pengangkatan dirinya sebagai Pejabat Wali Kota Bekasi, ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Hal tersebut berarti, keberadaannya saat ini di Kota Bekasi merupakan representasi dari pemerintahan pusat.

[Bawaslu Jabar Limpahkan Kasus Netralitas Sekda Kota Bekasi Ke Komisi ASN]

Sikap tegas Kemendagri dalam menyikapi permasalahan pelanggaran netralitas ASN, kata dia, diharapkan dapat menambah dan menjaga kewibawaan undang-undang dan lembaga pemerintah.

“Sebab kalau pelanggaran netralitas ini sampai dibiarkan, akan menggerus kepercayaan masyarakat dan bisa menjadi preseden buruk bagi jalannya pemerintahan di daerah,” jelasnya.

Dalam suratnya, Ditjen Otda Kemendagri mengundang sejumlah Pejabat Kementerian dan setingkatnya seperti Kementerian PAN RB, Badan Administrasi Kepegawaian Negeri (BAKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

[Dugaan "Makar" ala Sekda Kota Bekasi Lawan Pejabat Wali Kota]

[Sekretaris Dinas LH Kota Bekasi Diduga Instruksikan Cetak Spanduk Paslon]

Rapat tersebut juga akan dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah seperti; Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Kepala BKD Pemerintah Kota Bekasi dan Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Bekasi. (tian)


Kategori : Nasional,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

twitter

© 2015 Rakyatbekasi.com. All Rights Reserved. | Info Iklan - Redaksi - Tentang rakyatbekasi.com