rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Geruduk Gedung Sate, Mahasiswa Bekasi Tuntut Gubernur Jabar Segera Copot Sekda

Kamis, 31 Mei 2018 | 18:14 WIB

RAKYATBEKASI.COM, BANDUNG - Forum Mahasiswa Bekasi (FMB) dan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi unjuk rasa yang memprotes ketidaknetralan ASN Pemerintah Kota Bekasi di dalam pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi 2018, di depan Gedung Sate, Kamis (31/05).

Kasus netralitas ASN yang menyeret nama Sekda Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji sebagai terduga pelaku pelanggaran tersebut, hingga saat ini belum jelas ujung pangkal penanganannya. Sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pesta demokrasi.

[Dugaan "Makar" ala Sekda Kota Bekasi Lawan Pejabat Wali Kota]

Para pengunjuk rasa dalam aksinya, menuntut Gubernur Jawa Barat dan juga beberapa pihak terkait agar segera menyelesaikan polemik kasus netralitas ASN ini.

[Soal Sekda Kota Bekasi, KASN Bakal Lapor Presiden RI]

Koordinator aksi, Muhamad Romli menyatakan bahwa demokrasi merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara baik secara pengambilan putusan, keterlibatan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum yang mencakup kondisi sosial ekonomi, budaya, yang memungkinkan adanya praktik kebebasan dan setara di mata hukum.

“Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, melarang ASN terlibat aktivitas politik seperti menjadi pelaksana kampanye, menggunakan atribut politik dan mengerahkan PNS lain untuk kepentingan peserta pilkada atau pemilu. Kenetralan pegawai pemerintah penting untuk memastikan pelayanan publik tidak dijalankan berdasarkan diskriminasi politik, siapapun pemenang pemilu, harusnya tidak boleh mempengaruhi kinerja PNS sebagai pelayan masyarakat, dan pilihan politik sifatnya rahasia dan menjadi urusan pribadi. Dan itu yang dimaksudkan dengan netralitas PNS, siapapun pemimpinnya, itu tidak boleh pilihannya mempengaruhi pelayanan mereka,” ujar Romli.

Namun nyatanya dalam kasus netralitas Sekda Kota Bekasi, kata Romli, telah terjadi penyalahgunaan aturan kode Etik ASN menurut perundang-undangan nomor 5 tahun 2014, ASN diwajibkan menjaga netralitas dan tidak berpihak pada parpol atau kepentingan politik tertentu.

"Beliau (Sekda Kota Bekasi) berpidato dan mengarahkan kepada PNS lain agar memilih paslon tertentu dan juga menekankan agar jangan takut pada Panwas dan Aturan ASN," terang Romli.

[Terbukti Berpihak pada Petahana, Komisi ASN Vonis Sekda Kota Bekasi]

[Pengamat: Kota Bekasi Darurat Birokrat dan Birokrasi yang Humanis dan Berkeadilan]

Tindakan Rayendra tersebut, kata Romli, sebelumnya telah diproses Bawaslu dan Komisi ASN yang kemudian ditetapkan bersalah. Kendati demikian, vonis terhadap Rayendra hingga kini belum juga dilaksanakan.

"Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 pasal 122 ayat (3), Gubernur Jawa Barat lah yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Daerah," terangnya.

Berikut adalah tuntutan-tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Jawa Barat dan Forum Mahasiswa Bekasi;

  1. Mendesak Gubernur Jawa Barat selaku Majelis Kode Etik ASN untuk segera memproses putusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang sudah memutuskan Sekda Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji karena telah melanggar disiplin dan kode etik ASN.
  2. Gubernur dan Mendagri harus segera bertindak cepat dengan mencopot Rayendra Sukarmadji dari posisi jabatan Sekda Kota Bekasi karena secara terang-terangan memobilisasi ASN untuk mendukung dan memenangkan salah satu paslon di Pilwakot Kota Bekasi.
  3. Putusan KASN terkait tidak netralnya Sekda Kota Bekasi sudah mencederai etika dan sumpah PNS/ASN. Terlebih Rayendra Sukarmadji menempati posisi jabatan tertinggi di ASN.
  4. Jika Gubernur dan Mendagri tidak bisa bersikap tegas, dikhawatirkan pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap ASN khususnya di Pemkot Bekasi. Karena bagaimana mungkin Sekda yang notabene Ketua Komisi ASN di daerah tingkat II akan menindak ASN yang melanggar netralitas sedangkan dirinya sudah dinyatakan tidak netral.
  5. Jangan sampai kasus ketidaknetralan Sekda mencederai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat untuk menciptakan Pilkada Serentak 2018 yang aman, lancar, kondusif dan menjaga netralitas bagi ASN.
  6. Kemendagri harus bersikap tegas dengan menindak ASN yang terang-terangan bermain politik praktis di Pilkada Serentak 2018. Khususnya di Pemkot Bekasi.
  7. KASN sebagai institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi bagi ASN harus bisa bersikap netral, transparansi dan independen dalam memproses dan menjatuhkan sanksi.

Kategori : Politik,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

twitter

© 2015 Rakyatbekasi.com. All Rights Reserved. | Info Iklan - Redaksi - Tentang rakyatbekasi.com