rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Tiga Kali Raih Opini WTP, Bukti Pemkot Bekasi Transparan dan Akuntabel

Rabu, 30 Mei 2018 | 15:37 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk ketiga kalinya, Rabu (30/05).

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2017, maka BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Barat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kota Bekasi bersama dengan sepuluh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Barat.

Kepala BPKP Provinsi Jawa Barat Arman Syifa menyerahkan langsung LHP (laporan Hasil Pemeriksaan) tahun 2017, kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusuma yang didampingi oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Bekasi Irman Firmansyah di Auditorium Lantai 5 Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Moch Toha No. 164 Kota Bandung.

Arman Syifa dalam sambutannya mengatakan bahwa opini pengauditan adalah kesimpulan akhir dan WTP bukan berarti sebuah jaminan tanpa “fraud” (penyimpangan) yang kemungkinan ditemui “fraud” dikemudian hari.

Arman juga menambahkan bahwa pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya "fraud" dalam pemeriksaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan penyimpangan kecurangan dan pelanggaran terhadap ketentuan perundang undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal tersebut harus diungkap dalam LHP.

“Permasalahan lain yang selalu kami temukan adalah; adanya penyimpangan yang berindikasi kerugian daerah atau kelebihan bayar, ” beber Arman.

Sementara itu Pejabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah mengatakan bahwa WTP ini merupakan suatu bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah, serta merupakan bukti adanya transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan kerangka kerja dan aturan yang berlaku.

"Opini WTP oleh BPK RI yang ketiga kalinya ini merupakan sebuah apresiasi dan penghargaan atas kinerja dan integritas Pemerintah Kota Bekasi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujar Ruddy.

Selain itu Ruddy juga menambahkan bahwa masih terdapat catatan yang harus ditindaklanjuti dalam LHP Kota Bekasi 2017, dan hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki.

"Kita sudah membuat rencana aksi dari rekomendasi (LHP) tersebut, bisa kita awasi dan kita tinggal memastikan sesuai dengan target," tambahnya.

Dirinya pun berharap kedepannya agar penggunaan Sistem Akutansi Barang Milik Daerah (Simda BMD) dalam melakukan penatausahaan aset tetap untuk ditingkatkan, dan dipilih mana yang cocok pengaplikasiannya sehingga dapat memangkas penyajian data yang dibutuhkan. (tian)


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi,
Editor : Sulistyo Adhi

twitter

© 2015 Rakyatbekasi.com. All Rights Reserved. | Info Iklan - Redaksi - Tentang rakyatbekasi.com