rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Soal Sekda Kota Bekasi, KASN Bakal Lapor Presiden RI

Rabu, 30 Mei 2018 | 10:29 WIB

RAKYATBEKASI.COM,  KOTA BEKASI – Hilangnya surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang pelanggaran Netralitas yang dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, masih menjadi teka-teki.

Pasalnya, surat itu telah dilayangkan KASN ke Pemerintah Kota Bekasi yang ditunjukan ke Pejabat (PJ) Wali Kota Bekasi pada tanggal 24 April 2018 bernomor B-900 /KASN/4/2018. Ironisnya, hingga saat ini surat tersebut belum sampai ke tangan PJ Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah.

[Dugaan "Makar" ala Sekda Kota Bekasi Lawan Pejabat Wali Kota]

Asisten Komisioner KASN bidang Pengaduan dan Penyeledikan, Nurhasni, mengatakan bahwa surat tersebut sudah dilayangkan pihaknya ke Pemerintah Kota Bekasi melalui PT POS Indonesia. Ironisnya, surat tersebut belum juga diterima oleh PJ Wali Kota Bekasi.

“Kita sudah kirimkan ke Pemkot Bekasi yang ditujukan ke Wali Kota Bekasi (Penjabat Wali Kota Bekasi, red), soal yang menerima disana, kita tidak tahu. Kalau memang terbukti itu belum disampaikan ke PJ Wali Kota, bukan hanya pelanggaran kode etik tetapi juga sudah melakukan pelanggaran disiplin,” ungkapnya kepada RAKYATBEKASI.COM, beberapa waktu lalu.

[Terbukti Berpihak pada Petahana, Komisi ASN Vonis Sekda Kota Bekasi]

Nurhasni juga membenarkan perihal PJ Wali Kota Bekasi yang mendatangi kantor KASN untuk meminta kejelasan tentang surat rekomendasi yang belum diterimanya hingga kini.

“Belum lama memang benar PJ Wali Kota Bekasi datang ke kantor kita. PJ Wali Kota Bekasi juga mengirimkan surat ke KASN perihal penjatuhan sanksi soal pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Sekda,” jelasnya.

Komisi ASN, sambung Nurhasni, selain mengirimkan surat tersebut ke PJ Wali Kota Bekasi, juga ditembuskan ke Kemenpan RI, Kemendagri RI, Bawaslu RI, Bawaslu Jawa Barat dan Panwaslu Kota Bekasi.

[Pejabat Wali Kota Bekasi Himbau Masyarakat untuk Laporkan ASN Yang Tidak Netral]

“Loh orang yang bersalah Sekda, masa Sekda juga menerima suratnya? Kita kirimkan ke Wali Kota Bekasi, dan ditembuskan ke Kemenpan, Kemendagri, Bawaslu RI, Bawaslu Jabar dan Panwaslu Kota Bekasi,” beber Nurhasni.

Nurhasni juga mengatakan, jika setelah 14 hari surat rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh PJ Wali Kota Bekasi, maka pihaknya akan melayangkan surat ke Presiden dan diketahui Sekretariat Kabinet, sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  Adapun mengenai pemberian sanksi, akan dilakukan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan RB).

[Bawaslu Jabar Limpahkan Kasus Netralitas Sekda Kota Bekasi Ke Komisi ASN]

“Betul 14 hari kerja setelah surat diterima, sanksi harus segara dilakukan. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, kita akan menyurati Presiden cq Seskab. Nanti yang memberikan sanksi langsung adalah Menpan,” tegasnya.

Nurhasni menegaskan, bahwa KASN tidak akan tutup mata dalam persoalan ini, apalagi yang menyangkut pada kinerja dari Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dalam pengawasan sistem Merit, Netralitas dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan ASN.

“Kami ingin para ASN itu bekerja secara profesional. Meski kami (KASN) terbilang baru, tetapi ini sudah menjadi tugas kami,” tutupnya.

Sebelumnya Ruddy meminta kejelasan KASN perihal surat rekomendasi yang belum sampai ke tangannya. Ironisnya, dirinya mengetahui bahwasanya surat tersebut sudah tiba di Panwaslu Kota Bekasi dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi. (tian)


Kategori : Politik,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

twitter

© 2015 Rakyatbekasi.com. All Rights Reserved. | Info Iklan - Redaksi - Tentang rakyatbekasi.com