rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Terbukti Berpihak pada Petahana, Komisi ASN Vonis Sekda Kota Bekasi

Kamis, 03 Mei 2018 | 16:32 WIB

RAKYATBEKASI.COM, JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara (Komisi ASN) menyimpulkan bahwa Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji telah melakukan pelanggaran disiplin.

Rayendra dinilai melibatkan dirinya pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2018, dengan ikut mengupayakan pemenangan pasangan calon (paslon) petahana Rahmat Effendi-Tri Adhianto.

[BKN Pastikan Akan Blokir Akses ASN Tidak Netral pada Pilkada 2018]

Rahmat Effendi yang kerap disapa Pepen adalah Wali Kota Bekasi yang mengikuti kontestasi Pilkada Kota Bekasi 2018, untuk masa jabatan periode kedua. Rayendra merupakan mitra terdekatnya dalam menjalankan roda pemerintahan selama ini.

[GmnI Bekasi Tuding Panwaslu "Masuk Angin" Tangani Kasus Pelanggaran Pemilu]

Komisi ASN mengusut kasus ketidaknetralan pria yang akrab disapa Roy ini atas laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi yang selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Setelah diproses, laporan kemudian diteruskan ke Komisi ASN di Jakarta.

“Kasus Sekda Kota Bekasi sudah diteken pimpinan, cuma saya masih di luar kota. Yang jelas sudah diteken pimpinan, coba saya cek lagi nanti,” ujar Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyidikan Komisi ASN Sumardi, Rabu (02/05/2018).

[Bawaslu Jabar Limpahkan Kasus Netralitas Sekda Kota Bekasi Ke Komisi ASN]

Atas kesimpulan tersebut, Sumardi menegaskan bahwa Komisi ASN merekomendasikan ke Pejabat Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah untuk melakukan proses terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sekda Kota Bekasi.

“Rekomendasinya kategori sedang pada pelanggaran disiplin, jadi ke sana. Ada pelanggaran disiplin,” ungkap Sumardi, tanpa merinci lebih lanjut soal sanksinya.

Sanksi Moral dan Administratif

Dari informasi yang dihimpun, berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara setiap ASN diperintahkan tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

[Kasus Netralitas ASN Mandek di Panwaslu Kota Bekasi, Tim NF Lapor ke Jabar dan Pusat]

Mengutip ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 20014 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 mengatur pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral. Selanjutnya atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE), PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan, sedang maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan tim pemeriksa.

Proses Sanksi oleh Gubernur

Adapun dalam hal ASN diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah sekretaris daerah kabupaten/kota, prosesnya melalui pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Hukuman disiplin tingkat sedang berupa, (i) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, (ii) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan (iii) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Langsung Diberhentikan Sementara

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono beberapa waktu lalu menjelaskan pemerintah pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 memperketat pengawasan terkait netralitas ASN.

[Sekda Kota Bekasi Bantah Mengarahkan ASN ke Satu Paslon Tertentu]

Disebutkan, proses pemberian sanksi terhadap ASN yang terbukti tidak netral dipersingkat. Jika seorang atau sekelompok ASN terbukti terlibat politik alias tidak netral, akan langsung diberhentikan sementara.

“Netralitas ASN saat ini sangat diperketat. Jadi prosesnya dipersingkat untuk Pilkada. Kalau ditengarai ada pelanggaran, Bawaslu berkoordinasi dengan KASN, Kemenpan RB, dan Kemendagri untuk selanjutnya ASN bersangkutan akan diberhentikan sementara,” ungkap Sumarsono saat menghadiri Rapat Teknis Persiapan Pilkada Serentak 2018 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Sumarsono mengatakan proses pemberian sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN pada pemilu berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (*)


Kategori : Politik,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

twitter

© 2015 Rakyatbekasi.com. All Rights Reserved. | Info Iklan - Redaksi - Tentang rakyatbekasi.com